Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Insya Allah, Pak Jokowi Bakal Dengar Masukan dari Ijtima Ulama

Insya Allah, Pak Jokowi Bakal Dengar Masukan dari Ijtima Ulama Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin usai menyampaikan tanggapan terkait hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan aktivis Bela Islam 212 dan 411, Kapitra Ampera mengajak kepada seluruh kalangan agar menurunkan tensi politik pasca-pencoblosan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, ia juga meminta agar seluruh masyarakat menghormati hasil quick count, pasalnya quick count hanya guideance of election.

"Meskipun belum mempunyai legitimasi suatu keputusan hukum. Karena keputusan hukum nanti akan diterbitkan oleh KPU sebagai penyelenggara, nanti 22 mei akan ada penghitungan manual. Maka realitasnya tidak akan berbeda insyaallah dengan realitas hari ini," kata Kapitra kepada wartawan di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Jangan Khawatir Bib, Jokowi Menang Saya Jemput

Kapitra menambahkan, sudah sepatutnya masyarakat untuk membangun bersama Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia lebih baik lagi.

"Untuk kemajuan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Jokowi-Ma'ruf," ungkapnya.

Kapitra mengklaim bahwa Jokowi adalah pilihan rakyat Indonesia, khusus dipilih hampir 95 juta umat Islam.

Baca Juga: Masa Tenang, Prabowo Minta Didoain Ulama?

"Jadi suara umat Islam ini menjadi penentu yang di menangkan oleh kandidat dan umat Islam telah mempercayakan amanah yang besar ini kepada Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

"Yang paling penting lagi adalah pak Jokowi-Maruf, insya Allah bersedia mendengar, menampung aspirasi dari kelompok yang menamakan kelompok ijtima ulama yang terdiri dari PA 212 maupun GNPF ulama. Selama aspirasi itu tidak bertentangan dengan undang-undang Dasar 45, Pancasila tetap berada dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: