45 Ribu BUMDes Topang Perekonomian Desa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61% desa telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes), atau terbentuk sebanyak 45.549 BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes.

"Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan," kata Sekretaris Jenderal Kemendes-PDTT, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/4/2019).

Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

Baca Juga: OJK Resmikan BUMDes Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo

"BUMDes adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan koperasi (dikelola) oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya.

Meski demikian, BUMDes dan koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru, menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.

"Koperasi dan BUMDes tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDes. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat," ujarnya.

Terkait Bakohumas, Anwar meminta forum kehumasan pemerintah tersebut dapat memberikan informasi kepada khalayak terkait pentingnya BUMDes bagi perekonomian perdesaan. Ia juga meminta Bakohumas untuk bekerjasama meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat.

"Kami ingin forum Bakohumas ini paling tidak pada taraf prinsip dapat mengakselerasi masyarakat. Termasuk meng-counter isu-isu tidak benar yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Produk Bumdes Tabanan Sudah Mendunia, Bisa Dipesan Secara Online Lho