Jika PAN dan Demokrat Cabut dari BPN, TKN Sudah Siap Tampung

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bersedia menampung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, jika kedua partai itu memang berhasrat keluar dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno usai kontestasi Pilpres 2019 selesai. Namun, syaratnya PAN dan Demokrat harus berjanji untuk loyal terhadap komitmen yang telah disepakati bersama.

“Kami dari TKN sangat membuka diri pada teman – teman (PAN-Demokrat), sepanjang komitmennya harus jelas. Kenapa? Karena loyalitas itu dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani kepada Okezone, Sabtu (4/5/2019).

Kabar isu keretakan di dalam tubuh BPN bermula ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 April 2019, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Isu itu semakin panas setelah pada Kamis, 2 Mei 2019, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut dia, langkah pendekatan dari kedua elite parpol itu patut diapresiasi, karena menunjukkan sikap kenegarawanan. Dan juga menunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat kalau situasi politik di Indonesia itu masih aman dan terkendali usai pemilu berlangsung.

“Yang sudah datang Pak Zulkifli Hasan dari PAN, kemudian Demokrat. Yang pasti komitmennya untuk mendinginkan situasi yang kemarin panas. Dan alhamdulillah dengan begitu kita bisa bersama merajut persatuan dan kesatuan yang sempat terkoyak-koyak,” katanya.

Baca Juga: Kami Tidak Dukung People Power, Demokrat Tegas Banget

Irma menyatakan, pihaknya selalu membuka diri kepada siapapun partai yang ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Namun, ia tak akan memaksakan kehendak bila ada parpol yang ingin tetap menjadi oposisi. Yang terpenting kini seluruh pihak harus bisa meredamkan tensi politik di seluruh lapisan masyarakat.

“Kan enggak bisa juga kami memaksa mereka untuk ikut kita. Jangan ada unsur keterpaksaan dan aji mumpung juga,” ujar Irma.