Bos BI Tekankan 3 Hal Penting untuk Infrastruktur Adil dan Berkelanjutan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan tiga upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada Rabu (7/5/2019).

"Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur," kata Perry.

Kedua, lanjutnya, penguatan koordinasi antar-otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta.

"Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," ucapnya.

Ketiga, akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda sustainable development goals (SDG) 2030.

Setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan green sukuk yang pertama pada awal tahun ini.

Baca Juga: Investor-Pelaku Keuangan Syariah Didorong Terlibat Pembiayaan Infrastruktur

"Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," tutur Perry.

Pada acara tersebut, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan utang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan utang (debt sustainability) di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2%-8% per tahun untuk mendukung pencapaian agenda SDGs 2030.

Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris, yang merupakan rangkaian dari pertemuan G20 2019 Jepang, dihadiri pula oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB.

Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.

Baca Juga: BI Jamin Kelola Risiko untuk Pembiayaan Infrastruktur oleh Swasta