Jalur Mudik Macet, Dua Menteri Jokowi Kena Damprat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, menyatakan dua menteri kabiner Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, serta Direksi Garuda dan Citilink harus bertanggung jawab atas macetnya jalur mudik via darat lantaran meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor.

"Saya prihatin, sedih dan kecewa, pada akhirnya masyarakat harus memfasilitasi dirinya dengan begitu kreatif untuk dapat pulang kampung bersilaturahim dalam Idul Fitri tahun ini," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Baca Juga: Arus Mudik Sudah Dimulai, Waspadai Daerah Rawan Macet

Lanjutnya, ia menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan alasan harga tiker pesawat domestik lebih mahal daripada tiket ke luar negeri seperti Singapura, Kuala lumpur, Hongkong, Tokyo.

"Lalu kemarin-kemarin kan sempat dijawab dengan jawaban konyol karena harga avtur dan flight expense semua dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sedangkan pendapatan tiket itu dalam bentuk rupiah," katanya lagi.

Sambungya, hal ini semakin memerlihatkan tidak adanya koordinasi antar pengambil kebijakan. "Kasihan Pak Jokowi, punya anak buah yang tidak bisa mengeksekusi arahan beliau. Perintahnya kan jelas, 'selesaikan kisruh tiket mahal', tapi menteri-menterinya savety player dan normative semua," jelasnya

Baca Juga: Traveloka Buka Suara Soal Harga Tiket Pesawat Mahal

Bahkan, menurutnya, beberapa menteri terkait tidak mau berpikir out of the box untuk memperlihatkan negara hadir di tengah masyarakat walau tidak populer kebijakannya. "Jujur, statement Menteri Perhubungan yang menyatakan hanya punya kewenangan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah sedang sisanya diserahkan ke mekanisme pasar sangat menyakitkan hati," terangnya.

Ia menilai pernyataan Budi Karya tersebut mengesankan bahwa negara tidak peduli, tidak peka dan sensitif atas kebutuhan umat. "Seakan penghalalan atas indikasi praktik kartel atau pengkondisian harga mengingat pemain lokal kini hanya tinggal beberapa perusahaan penerbangan saja," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti beberapa anak buah Presiden Jokowi terkait masalah masih mahalnya harga tiket pesawat domestik. "Lalu, kemana Meneg BUMN? Dimana merah putihnya para Direksi Garuda Indonesia? juga Citilink anak perusahaan Garuda? Mereka pun juga sudah menjadi wali bagi maskapai Sriwijaya Air," tanyanya.

Baca Juga: Tiket Mahal, Pariwisata Lombok Kena Imbasnya

Sehingga, praktis hanya ada dua pemain lokal berskala besar yakni Lion air group dan Garuda Indonesia. Kedua pemain lokal berskala besar itu dianggap sedang diuji keindonesiaannya.

"Meneg BUMN, Menhub, Direksi Garuda dan Citilink harus tanggung jawab atas macetnya jalur mudik via darat, meningkatnya jumlah konsumsi BBM karena meningkatnya penggunaan kendaran bermotor, berkurangnya kesejahteraan rakyat karena harus bayar tol dan biaya makan tambahan selama dalam perjalanan serta meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, karena mereka tidak siap dan terpaksa harus menempuh perjalanan darat," tukasnya.