Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) bersama calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla (kanan) menyaksikan hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menilai silaturahim Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kebeberapa tokoh nasional jangan dimaknai sebagai langkah koalisi.
"Di KIK belum dibicarakan soal kemungkinan bergabungnya Demokrat, PAN, atau bahkan Gerindra. Jadi terlalu pagi menspekulasikan soal bertambahnya partai baru di KIK," ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6/2019).
Baca Juga: AHY Gabung ke Koalisi Jokowi, PPP: Tidak Instan
Ia menambahkan, salah satu syarat utama yang paling ditekankan kepada partai yang ingin bergabung ke dalam KIK adalah komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada lima tahun ke depan. Juga mengusulkan agar partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintahan itu memiliki kode etik komunikasi publik.
"Mana yang bebas disuarakan di publik ketika berbeda dengan pemerintah, mana yang harus diselesaikan di dalam secara internal ketika berbeda," katanya.
"Karena itu, perlu dibuat kode etik sebagai aturan mainnya," sambungnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
