Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menggelar operasi yustisi terhadap para pendatang baru usai lebaran 2019. Akan tetapi, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, tetap akan melakukan pendataan kependudukan bagi pendatang baru.
Baca Juga: Tak Lakukan Operasi Yustisi, Anies Yakin Jakarta Nggak Kumuh?
"Jadi bukan operasi di terminal-terminal, operasi di stasiun, bukan seperti itu tapi sifatnya melayani bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kependudukan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (10/6).
Ia mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan pelayanan bina kependudukan. Warga ber-KTP daerah yang akan tinggal sementara atau menetap di Jakarta akan dilayani kependudukannya.
Untuk itu, Anies mengimbau para pendatang baru di Jakarta melapor ke RT, RW, maupun kelurahan setempat.
"Kalau warga datang harus melapor pada RT, RW kemudian kalau tinggal lebih dari 24 jam harus lapor. Prosesnya harus seperti itu saja," jelas Anies.
Sebelumnya juga Anies menyebutkan prediksi pendatang baru mencapai 71.737 orang. Menurut dia, setiap tahun warga di DKI Jakarta selalui mudik dan ada selisih antara jumlah orang saat arus mudik dan arus balik.
Di samping kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya permasalahan baru seperti kawasan kumuh. Anies mengatakan, yang penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Maka otomatis tempat tinggalnya pun akan menjadi lebih baik. Jadi dorongan kita adalah pada pertumbuhan ekonomi," kata Anies. Ia menambahkan, berdasarkan catatan Dinas Perhubungan DKI per Ahad (9/6) malam, sekitar 50 persen kendaraan pribadi telah masuk ke Ibu Kota. Pemprov DKI terus memantau perkembangan kembali warga DKI dalam arus balik ini.
"Itu catatan dishub per tadi malam. Jadi kita pantau perkembangannya jadi Jakarta masih sepi karena masih 50 persen yang kembali," tutur Anies.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat