Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rawan Penyelundupan, BPOM Perketat Pengawasan Produk di Wilayah Perbatasan

Rawan Penyelundupan, BPOM Perketat Pengawasan Produk di Wilayah Perbatasan Kredit Foto: Antara/Aji Styawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya meningkatkan pengawasan keamanan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus BPOM mengingat wilayah perbatasan berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal yang tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya.

Untuk meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah Timur Indonesia, BPOM menguatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kerja sama dengan mitra negara tetangga, yaitu Papua Nugini.

"Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah Indonesia melalui BPOM dalam mendukung program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito pada Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: Duh, BPOM Sita Kopi Sachet Ilegal Senilai Rp1,4 Miliar

BPOM, lanjut Penny, berupaya meningkatkan pengamanan produk obat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama wilayah Timur di perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dirangkai dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM untuk Papua Nugini.

Melalui program ini, pihaknya melakukan eksplorasi potensi kerja sama di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas SDM BPOM di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan melalui workshop teknis diplomasi, keprotokolan serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kantor BPOM di wilayah Timur.

BPOM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini. Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Sepanjang 2018, BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp136 M

"Melalui kegiatan KSS BPOM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini," ujar Penny.

Selain itu, mengingat kebutuhan masyarakat Papua Nugini terhadap produk obat cukup tinggi, khususnya di Vanimo, BPOM mendorong industri farmasi Indonesia untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk menyediakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, serta terjangkau bagi masyarakat Papua Nugini, khususnya di Vanimo yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: