Saat 'Orangnya' Luhut vs JK Berebut Kursi Menteri, Pengamat: Jangan Tekan Jokowi

Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca KPU mengeluarkan penetapan presiden terpilih. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Baca Juga: Menteri Rini Elu-elukan Kontribusi BUMN Bangun Infrastruktur di Tanah Air

Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi satu periode lagi.

Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar yang beredar nama Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto akan berebut posisi sebagai orang nomor satu di kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan plat merah tersebut.

Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres 2019.

Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.

Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang-gadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7).

Ujang menuturkan semua pihak yang berniat untuk mendapatkan pos di kementerian vital seperti bidang perekonomian diharapkan untuk menghormati Jokowi. Ia berkata tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang.