Ribuan simpatisan Partai Golkar menghadiri Kampanye Akbar Partai Golkar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/4/2019). Kampanye dengan massa ribuan simpatisan Partai Golkar itu dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. | Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Partai Golkar tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi.
"Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Baca Juga: Golkar Ngotot Ketua MPR, Gerindra Cemas?
Namun demikian, Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi selaku pelaksana hak prerogatif penyusunan kabinet.
"Namun untuk di parlemen kerja sama dengan partai-partai non koalisi sangat dimungkinkan," jelas Yahya.
Spekulasi bergabungnya sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandi kian menyeruak pasca Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Spekulasi tersebut menyasar Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra. Hingga kini ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi arah politiknya pasca perhelatan pesta demokrasi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Kumairoh
