Kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di ruas Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (15/8). Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pembatasan kendaraan bernomor ganjil-genap untuk kendaraan roda empat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada bulan September 2017. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan utama. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Presiden Joko Widodo, akhirnya menjawab polemik wilayah yang dijadikan Ibu Kota Baru. Jokowi menyebut ibu kota berada di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Sudah Diketok Jokowi, Kapan Ibu Kota Baru Akan Dibangun?
Dalam jumpa pers yang berlangsung di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019, Jokowi didampingi Gubernur Kaltim, Isran Noor, serta sejumlah menteri.
“Pada siang hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang kepindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan sudah digagas sejak lama, bahkan sejak presiden pertama Ir Soekarno. Dan sebagai bangsa yang besar, yang sudah 74 tahun merdeka belum pernah menentukan sendiri ibu kotanya,” kata Jokowi.
Berikut beberapa alasan yang dipandang perlu untuk memindahkan ibu kota dari pulau Jawa ke Kalimantan.
Kenapa harus pindah
Jokowi menyebut alasan kepindahan itu, karena kota Jakarta saat ini sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, perdagangan, pusat jasa, pangkalan udara serta pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia
Beban pulau Jawa berat
Menurut Jokowi, saat ini beban pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Apalagi pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, beban ini akan semakin berat jika pemerintahan tetap ada di pulau Jawa
Pendanaan
Jokowi juga menjawab pertanyaan mengenai pendanaan, menurutnya total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah Rp466 triliun. Nantinya 19 persen dari APBN, itu pun berasal dari skema kerja sama aset yang ada di DKI JKT sisanya dari APBU dan divertasi langsung swasta dan BUMN.
Rencana muncul sekarang
Menurut Jokowi, ia tidak bisa terus menerus membiarkan beban DKI Jakarta dan beban Pulau Jawa semakin berat terutama dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara. Dan saya tegaskan, ini bukan kesalahan pemprov DKI Jakarta, tapi besarnya beban perekonomian di Jakarta dan Pulau Jawa.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
