Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi berharap ibu kota baru tidak memiliki permasalahan yang serupa dengan Jakarta. Karena itu pemerintah selanjutnya harus memikirkan tata ruang dan pengendalian kepadatan penduduk.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
"Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti; macet, banjir, polusi, kepadatan. Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betul ada pengendalian terhadap kawasan tersebut," kata Baidowi, Selasa (27/8/2019).
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Tapi Target Ekonomi Cuma 5,3 Persen, Celotehan Gerindra Jleb..Jleb..
Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Apakah Ini Politik Rahasia Jokowi?
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah tak boleh begitu saja melepas Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. Alangkah baiknya menjadikan Jakarta sebagai pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya.
"Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota, sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Awiek ini pun menilai keputusan pemerintah itu sekaligus menghentikan polemik dan perdebatan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota. Tak lupa dia mendorong agar pemerintah dapat meniru beberapa negara lain terkait cara memindahkan ibu kota.
"Pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. Misalnya, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil