Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ridwan Kamil Bilang Ibu Kota Baru Boros, Anak Buah Jokowi Bereaksi

Ridwan Kamil Bilang Ibu Kota Baru Boros, Anak Buah Jokowi Bereaksi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "SDM Unggul, Indonesia Maju", yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S Mulyana, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019). | Kredit Foto: FMB 9
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro buka suara terkait pernyataan Gubernur Jabar yang juga arsitek Ridwan Kamil yang mengarakan luas lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, 200 ribu hektare ibu kota baru untuk 1,5 juta penduduk terlalu boros.

“Mungkin Gubernur Ridwan Kamil tidak melihat statement saya secara lengkap,” katanya di ITB, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Sebagai Arsitek, Ridwan Kamil Bilang Pemindahan Ibu Kota Boros

Baca Juga: Jubir Prabowo Buka Suara: Yang Punya Lahan di Kaltim Hashim Djojohadikusumo

Lanjutnya, ia menjelaskan lahan seluas 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah merupakan luas cadangan dan pembangunan lahannya dilakukan secara bertahap.

Tambahnya, tahap awal pembangunan ibu kota adalah seluas 6 ribu hektare. “Kemudian baru berkembang 40 ribu hektare,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia mengatakan rencana pembangunannya diawali pada 2020 dengan penyelesaian perundangan tentang ibu kota baru. Setelah masterplan urban design rampung, akhir 2020 akan dimulai mulai konstruksi hingga 2024 mulai pemindahan.

“Yang akan dibangun lebih dulu fasilitas untuk pemerintahan, istana, kantor-kantor, dan rumah dinas pegawai negeri,” ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan semua lahan mayoritas seluas 160 ribu hektare sudah milik pemerintah.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menilai desain ibu kota baru yang baru dirilis pemerintah pusat banyak kekurangan. Namun, sebagai arsitek, Ridwan Kamil tetap mendukung rencana pemerintah pusat tersebut.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat, DPR, saya kira kita dukung. Cuma, sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat," ucapnya kepada wartawan, Senin (27/8/2019).

Sala satu yang disoroti ialah, efesiensi penggunaan lahannya. Menurutnya, lahan 200.000 hektare yang disiapkan pemerintah pusat untuk ditempati 1,5 juta penduduk terlalu luas.

"Menurut saya boros lahannya," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: