Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ibu Kota Fix Pindah, Jangan-Jangan untuk Pemilik Modal?

Ibu Kota Fix Pindah, Jangan-Jangan untuk Pemilik Modal? Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO//aww. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur dari DKI Jakarta bukan jaminan dapat menyelesaikan masalah.

"Jika tidak dilakukan dengan tertib, ibu kota baru menjadi olahan pebisnis dan pemilik modal. Apalagi jika pemindahan tidak dipersiapkan dengan matang, baik dari segi konsep dan pengelolaannya," katanya kepada wartawan, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: Berat, Kalau Pindah Ibu Kota Pakai APBN Terlalu Berat

Baca Juga: Biar Tegas ke Rini Soemarno, Jokowi Perlu 'Disetrum'

Lanjutnya, ia mengaku kekhawatiran tersebut sudah tercium dari kajian yang dilakukan pemerintah. Namun, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah melakukan kajian yang mendalam, tetapi publik masih bertanya-tanya soal kajian tersebut.

Bahkan, ia menilai pemerintah terkesan tertutup soal kajian yang diklaim sudah dilakukan selama tiga tahun belakangan yang memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru.

"Indikasi masalah baru mulai terbaca dengan ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan, pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antarkelembagaan (terutama pemerintah dengan DPR) dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas," tegasnya.

Sambungnya, "Jika rencana pemindahan Ibukota ini terburu-buru dan tanpa kehati-hatian (deleberatif), percayalah, kita hakul yakin problem baru akan muncul di Ibukota baru," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: