Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa partainya selalu mendorong agar keputusan akhir terkait pimpinan MPR dapat dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Kami akan berdialog dengan seluruh parpol dan juga dewan perwakilan daerah sehingga penetapan pimpinan di MPR nanti dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Itu upaya yang kami lakukan," kata Hasto di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Mengenai wacana revisi UU MD3 dengan melakukan penambahan jumlah pimpinan MPR, Hasto menyebut antara ketua umum partai politik belum membahas itu.
Baca Juga: Pimpinan MPR Jadi 10 Orang, Nasdem Bilang...
"Sebenarnya belum ada pembahasan level pimpinan ketum berkaitan dengan berapa jumlah komposisi dari pimpinan MPR," ujarnya.
Oleh karena itu, PDIP pun mengajak semua parpol untuk berdialog bersama dalam menjalankan UU MD3 ini sehingga nantinya semua yang terlibat dapat memahami UU MD3 sebaik-baiknya.
"Namun, marwah MPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia tentu saja itu dilakukan dialog-dialog untuk membangun kesepahaman," ujar dia.
Baca Juga: Jatah Menteri untuk PDIP Belum Pasti, Bu Mega Lebih Pilih...
Sebagaimana diketahui isu pimpinan MPR memang tengah menjadi perhatian lantaran beberapa parpol mengusulkan adanya penambahan jumlah pimpinan MPR.
Bahkan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), terutama di bagian pasal penambahan pimpinan MPR.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
