Disebut Tak Mau Ambil Jalan Tengah, KPAI: Justru PB Djarum Itu...

Polemik dugaan eksploitasi anak pada audisi bulutangkis yang diselenggarakan PB Djarum terus bergulir. Terakhir, PB Djarum menyatakan untuk menghentikan audisi pencarian bakat tersebut dan tidak akan mengadakannya lagi tahun depan.

Banyak pihak kemudian menuding ini lantaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tidak mau mengambil jalan tengah.

Komisinoner KPAI Sitti Hikmawatty mengatakan bahwa sebelumnya telah direncanakan untuk dilakukan pertemuan dengan Djarum Foundation yang difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Agenda audiensi tersebut merupakan salah satu hasi rapat dari pertemuan antara KPAI, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Kemenko PMK, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Asisten Deputi Bidang Eksploitasi dan Kekerasan KPPPA, dan berbagai pihak lainnya. Namun, menurut Sitti, pihak Djarum Foundation sangat sulit dihubungi, sehingga rapat tidak jadi terselenggara.

"Untuk itu, maka KPAI mengundang secara formal sebagai tindak lanjut poin kedua tersebut diatas. Pihak terundang yakni KPAI, KPPPA dan Djarum Foundation dan undangan ditembuskan juga kepada Kemenkopolhukam dan Kementerian terkait yang hadir pada saat itu sebagai bentuk tanggung jawab KPAI menindaklanjuti hasil rapat," kata Sitti dalam pernyataannya, Senin, 9 Spetember 2019.

Namun, KPAI mendapatkan informasi pada malam hari tanggal 4 Sepetember melalui staf Kemenkopolhukam bahwa pihak Djarum menyatakakan ada kegiatan lain di luar daerah. Sehingga pihak Djarum Foundation tidak bisa memenuhi undangan pertemuan tersebut. 

"Dengan demikian, tidak benar statement pihak Djarum yang mengatakan bahwa KPAI tidak mau mengambil jalan tengah, karena justru pihak Djarum yang tidak hadir dalam pertemuan lanjutan, sebagai tindak lanjut pertemuan di Kemenkopolhukam," ujar Sitti menegaskan

Bahkan sebelum itu pihak KPPPA yang sudah membuka diri untuk mengambil jalan tengah persoalan ini sesuai rekomendasi rapat, termasuk niat baik KPPPA mengundang Djarum pada bulan Maret 2019. Namun, niatan tersebut juga tidak digubris oleh Djarum.

"Untuk itu, pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 5 September 2019, guna membahas teknis pelaksanaan kegiatan audisi bulutangkis di Kota Purwokerto,  menjadi tidak terlaksana karena pihak Djarum tidak mau hadir dalam pertemuan itu," kata Sitti. 

Padahal pertemuan ini menjadi cruspentingial, karena menjawab pertanyaan dari Disporapar Kota Purwokerto tentang penjelasan permintaan pemasangan logo di bawah 50 persen yang disampaikan oleh Djarum perlu dijelaskan lebih teknis.