PBB Ingin Usut Perang Narkoba Duterte, Menlu Filipina Sebut PBB. . .

Filipina dilaporkan tidak mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki perang narkoba yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menyetujui resolusi pada bulan Juli untuk menyusun laporan perihal perang narkoba Duterte, yang telah menewaskan kurang lebih 6.700 orang selama tiga tahun terakhir.

Ribuan pemakai narkoba yang sebagian besar tinggal di permukiman miskin perkotaan telah terbunuh dalam keadaan misterius. Kelompok HAM menilai polisi Filipina menutup-nutupi dan mengeksekusi semua orang yang terkait dengan narkoba.

Baca Juga: Nyamar Pakai Baju Muslim, Pelaku Bom Bunuh Diri Serang Militer Filipina

Pada sebuah wawancara televisi mengatakan apakah para penyelidik AS diizinkan untuk bekerja di Filipina, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan, "Tidak. Karena mereka sudah berprasangka [buruk]”.

"Aku sudah mengatakan bajingan itu, terutama wanita yang bertindak seperti ratu di Alice in Wonderland—pertama, penghakiman, kemudian persidangan," kata Locsin mengutip Reuters, Rabu (11/9/2019).

Locsin mengarahkan pada Agnes Callamard, Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan atau arbitrer di Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

"Tidak, saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa semua yang mereka katakan, tetapi belum terbukti,” kata Locsin.

Penyelidikam datang usai laporan dari 11 pakar AS yang khawatir tentang jumlah kematian akibat perang narkoba Duterte.