Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sylviana Murni Dukung Kaltara Masuk Tatib DPD

Sylviana Murni Dukung Kaltara Masuk Tatib DPD Artha Graha Peduli (AGP) hari ini mengakhiri program Pasar Sembako Murah dalam 10 hari sejak 25 Maret 2014 lalu. Selama program ini dilakukan hampir di 40 titik setiap harinya di beberapa daerah yaitu di Jakarta, Bogor, Purwakarta, Bandung Cikarang, Karawang, Garut, Banten dengan rata-rata 1000 paket sembako harga subsidi Rp25.000 dijual kepada keluarga kuang mampu. Pada penutupan yang dilakukan di halaman Hotel Discovery & Convention Ancol, paket sembako ditujukan untuk petugas keamanan, petugas kebersihan, pedagang kecil, supir taksi, dan waraga sekitar dihadiri Sylviana Murni, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI, Silvie Hasan, perwakilan AGP, Cristina Harapan, perwakilan AG Network, Jefrie Chandra, Koordinator lapangan AGP, pramuka, dan artis Indonesia peduli. Pada kesempatan itu Silviana mengagumi transparansi yang dilakukan AGP dengan menerapkan sistem IT dalam proses entri data mulai dari dataKTP hingga foto peserta program. (Sufri Yuliardi) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Sylviana Murni mengaku siap mendukung Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru disahkan oleh Badan Kehormatan DPD RI. Terutama soal poin masuknya provinsi hasil pemekaran seperti Kalimantan Utara (Utara).

Menurut Sylviana Murni, dengan masuknya Kaltara dalam Tatib, bukti DPD mengakomodir kepentingan nasional khususnya daerah di Indonesia. "Dengan masuknya Kaltara, ini menurut saya bagus banget, karena mengakomodir kepentingan daerah dan kepentingan NKRI," ujar Sylviana Murni, saat dihubungi Wartawan, Selasa (24/9/2019) di Jakarta.

Namun demikian, mantan pendamping AHY di Pilgub DKI Jakarta ini menjelaskan, pada dasarnya dirinya akan mempelajari lebih jauh pasal perpasal di Tatib DPD yang baru itu.

Baca Juga: Tatib DPD Berubah, Terpidana dan Pelanggar Etik Tak Bisa jadi Pimpinan DPD

"Saya akan pelajari dulu pasal perpasal, pertama kan saya ini orang baru di DPD, dan saya kan perempuan, jadi kalau Tatib itu membawa perubahaan yang baik kenapa tidak," tandasnya.

Apalagi, kata Dia, jika Tatib tersebut juga mengakomodir Anggota DPD dari perempuan. "Karena saya kan mewakili kaum perempuan juga. Kalau ada keterwakilan perempuan pasti akan saya dukung. Intinya, jika lebih baik dari yang sebelumnya saya pasti dukung, tapi sekali lagi, saya akan pelajari dulu," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: