Panas!! KPK Balas Lagi Ocehan Moeldoko

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif untuk tidak menggeneralisasi seluruh kasus yang ditangani oleh lembaga antiarasuah yang dianggap belum tuntas untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).

Hal tersebut dikatakan sekaligus menanggapi ucapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut kewenangan SP3 hasil RUU KPK untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

"Jadi, jangan satu kasus digeneralisasi ke seluruh kasus di KPK. Soal SP3, sebenarnya itu juga apa? Dijelaskan dengan baik bahwa dari semua kasus di KPK yang sampai enggak ada SP3, berapa sih jumlahnya? Paling cuma satu. Bahwa kita, karena apa, karena lama itu, karena pihak luar negeri yang seharusnya support data ke kami tak berikan info yang cukup," katanya kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Baca Juga: Bukan Hanya Mahasiswa, Saut sebut Die Harnya KPK Banyak

Baca Juga: Sempat Ucap KPK Hambat Investasi, Istana Akhirnya Meluruskan

Lanjutnya, soal SP3, ia menyatakan KPK sama sekali tidak mengkhawatirkan bila memang diberlakukan di KPK. Namun, menurutnya, yang menjadi persoalan (adalah) ditakutkan akan disalahgunakannya kewenangan SP3 tersebut.

"Soal SP3 ini adalah, ini bukan keberatan keras KPK. Tapi kami berharap, kami juga ragu, jangan sampai ada SP3 itu bisa disalahgunakan," ucapnya.

Ia juga menampik perlunya kewenangan SP3 di KPK. Menurutnya, yang paling penting, jangan sampai disalahgunakan keberadaan SP3 tersebut.

"Memang sejarahnya, banyak di tempat lain, SP3 ini dijadikan bahan tawar-menawar, dan kami enggak mau hal itu terjadi di KPK. Jadi, bukan menolak kekuasaan. Tapi sebenarnya menolak, jangan sampai ini di-abuse juga di KPK," tukasnya.