Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketua DPR: Instabilitas Polkam Untungkan Petualang Politik, Rugikan Masyarakat

Ketua DPR: Instabilitas Polkam Untungkan Petualang Politik, Rugikan Masyarakat Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik.

Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri.

"Saya berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK," kata Bambang melalui keterangan pers yang diterima, Minggu (29/9/2019).

Baca Juga: Ketua DPR Usul Koopsus TNI Dioperasikan di Papua

Ketua DPR menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah, Ketua DPR berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RKUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo.

"Kelompok ini cenderung menggerakan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam)," terangnya.

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: