Puan Kuasai DPR, Jokowi Bebas Kritik?

Sambungnya, "Tapi tentunya mass media juga harus secara adil memberi ruang untuk itu karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar kan lebih banyak hoax nya. Mereka belum baca substansi nya," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

"Tapi Presiden sudah meminta untuk penundaan dan bicara secara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat mahasiswa dan perguruan tinggi, agar tidak timbul kecurigaan kembali. Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi lebih baik dikeluarkan. Bagaimana pun jangan ada pasal yang multi tafsir dalam pelaksanaan seperti UU ITE yang bisa multitafsir dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat," tukasnya.