PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan rencana sejumlah aksi korporasi untuk menjaga permodalan perseroan. Aksi korporasi tersebut antara lain penerbitan surat utang berupa subdebt pada akhir tahun 2019, sekuritisasi aset, pendirian anak usaha dan rights issue tahun 2020.
"Selain sejumlah aksi korporasi tersebut, kami juga akan melakukan spin off unit usaha syariah (UUS) yang akan kami sampaikan rencananya tahun 2020 kepada OJK," ujar Direktur Keuangan & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu saat Media Gathering BTN di Yogyakarta, akhir pekan ini.
Nixon mengatakan, Untuk memenuhi retrospektif modal di awal 2020 direncanakan aksi permodalan melalui subdebt di 2019 sebesar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun yang dilakukan melalui junior Global Bond dan pinjaman subordinasi. Untuk pinjaman subordinasi direncanakan dilakukan bersama dengan PT Sarana Multigriya Finance (SMF) sebesar Rp3 triliun dengan jangka waktu 5 hingga 7 tahun.
Baca Juga: Gandeng Agung Podomoro Land, BTN Optimis Salurkan KPR Rp1 Triliun Per Bulan
"Action permodalan melalui subdebt diperlukan untuk melanjutkan kontribusi BTN pada Program Sejuta Rumah dan tambahan likuiditas di saat kondisi likuditas ketat perbankan masih berlanjut," jelasnya.
Sedangkan untuk rencana sekuritisasi aset Bank BTN, Nixon mengaku hal tersebut merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru.
Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan isu pembiayaan saat ini yaitu jangka waktu pembiayaan yang pendek, suku bunga yang fluktuatif dan jumlah pembiayaan yang terbatas. Maka untuk memitigasi hal tersebut di 2019 direncanakan Sekuritisasi Aset yang bersumber dari penjualan aset BTN dengan suku bunga tetap.
"Action permodalan melalui sekuritisasi aset diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Bank BTN dalam pemberian kredit baru dan mengurangi risiko kredit, risiko likuiditas & risiko suku bunga," katanya.
Lebih lanjut, Nixon mengungkapkan, untuk rencana penyertaan modal masih mengalami kendala. Seperti akuisisi PNM Investment Management yang masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengambilalihan PT Sarana Papua Ventura (SPV) masih terkendala kurang kondusifnya situasi di Papua.
Sedangkan untuk penyertaan modal di bidang usaha asuransi yakni di Jiwasraya Putra masih menunggu adanya investor strategis yang akan menguasi 65% saham. Adapun BTN akan diberi porsi saham sekitar 20%, Telkomsel 13% dan sisanya untuk PT KAI serta Pegadian.
"Untuk porsi BUMN kami tidak mengeluarkan modal dalam bentuk dana. Ini pun baru bisa diimplementasikan jika sudah ada kesepakatan dengan investor strategis," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: