Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BEM Nusantara Ogah Demo Saat Pelantikan Presiden, Alasannya Berkelas!!

BEM Nusantara Ogah Demo Saat Pelantikan Presiden, Alasannya Berkelas!! Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Hengky Primana menegaskan pihaknya memilih untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa saat pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), 20 Oktober mendatang.

Ia menegaskan hal tersebut diambil sekaligus menyerukan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pelantikan presiden.

“Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusivitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin,” katanya kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga: Pimpinan MPR Malah Usul Mahasiswa Demo Usai Pelantikan Presiden

Baca Juga: Meski Dilarang Demo, Hari Ini Ribuan Mahasiswa Siap Geruduk Istana

Lanjutnya, terkait UU KPK, ia menyebut tidak sepenuhnya menolak keberadaaan beleid tersebut, diakuinya terdapat poin-poin yang harus diperbaiki. Sambungnya, ia pun akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait Undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra.

“Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan Presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di Undang-undang KPK itu. Yang ketiga melalui judical review di MK,” paparnya.

Tambahnya,  BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di wilayah Bandung, Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau hadir guna membahas perihal Perppu dan judical review terhadap Undang-undang KPK saat konsolidasi nasional.

“Di tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review, dan jalur judical review. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Abdul Halim Trian Fikri
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: