Alasan Polisi Minta Mahasiswa Hindari Bundaran HI, Siapkan Tiga Lokasi Alternatif untuk Demo

Rencana aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI mendapat sorotan dari Polda Metro Jaya yang meminta massa tidak memusatkan demonstrasi di salah satu titik paling vital di Jakarta tersebut.

Kepolisian menilai kawasan Bundaran HI memiliki peran penting sebagai pusat mobilitas masyarakat sehingga aksi dengan jumlah peserta besar berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas warga.

Meski demikian, Polda Metro Jaya menegaskan tidak melarang mahasiswa menyampaikan aspirasi di muka umum karena hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan kebebasan berpendapat tetap harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lain yang menggunakan fasilitas publik.

"Polri sama sekali tidak membatasi atau menghalangi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, mengacu pada amanat UU No. 9 Tahun 1998 untuk menghormati hak orang lain, kami mengimbau dengan sangat agar kawasan Bundaran HI disterilkan dari aktivitas unjuk rasa," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, Bundaran HI bukan sekadar ruang publik biasa, melainkan simpul utama lalu lintas yang menghubungkan sejumlah ruas strategis seperti Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Selain menjadi pusat pergerakan kendaraan, kawasan tersebut juga menjadi titik integrasi berbagai moda transportasi massal yang digunakan ribuan warga setiap hari.

Budi menilai penumpukan massa di kawasan tersebut berisiko memicu gangguan yang jauh lebih luas dibandingkan lokasi lain di Jakarta.

"Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino hingga ke jalur arteri," ujarnya.

Ia menambahkan Bundaran HI juga berada di kawasan yang berdekatan dengan pusat bisnis, perhotelan, hingga fasilitas ekonomi yang menjadi bagian penting dari aktivitas Ibu Kota.

Karena itu, kepolisian memandang perlu adanya pengaturan lokasi aksi agar penyampaian aspirasi tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.

Sebagai alternatif, Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah lokasi resmi untuk kegiatan demonstrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.

Lokasi tersebut antara lain Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI yang dinilai lebih memadai untuk menampung massa aksi.

"Pemerintah telah menyediakan tiga ruang alternatif resmi sesuai Pasal 4 Pergub DKI No. 232/2015," kata Budi.

Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut dipilih karena mampu mengakomodasi kegiatan penyampaian pendapat tanpa melumpuhkan jalur transportasi utama maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Polda Metro Jaya juga memastikan pendekatan yang digunakan dalam pengamanan demonstrasi tetap mengedepankan prinsip persuasif dan dialogis.

Baca Juga: Polisi dan TNI Kerahkan 4.151 Personel Amankan Demonstrasi

"Polda Metro Jaya memastikan bahwa personel di lapangan akan tetap mengedepankan pendekatan preventif, humanis, dan menjunjung tinggi prinsip ultimum remedium dalam mengawal setiap jalannya aksi penyampaian pendapat," tegasnya.

Kepolisian berharap komunikasi antara aparat dan mahasiswa dapat terus terjalin dengan baik sehingga penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan konstruktif.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi juga diminta memperhatikan informasi lalu lintas serta mengikuti arahan petugas apabila terjadi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan.