Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro (Bambro) mengungkap capaiannya saat mengabdi dalam Kabinet Kerja, salah satunya pembiayaan alternatif untuk pembangunan.
Baca Juga: Bappenas: Keberhasilan Kerja Jokowi Jilid I Nyata
"Jadi, sejak saya di Bappenas, paradigma perencanaan pembangunan tidak hanya pembangunan yang dieksekusi oleh APBN, tetapi justru kita mendorong perencanaan yang lebih besar, dieksekusi oleh APBN maupun non-APBN, termasuk KPBU, investasi swasta (PINA) dan juga partisipasi BUMN," kata Bambang di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah tetap dapat mendorong pembangunan tanpa terbatasi ketersediaan APBN.
Untuk proyeksi kebutuhan anggaran infrastruktur pada tahun 2020-2024, menurut Bambang, dibutuhkan diatas Rp6.000 triliun.
"Otomatis APBN mungkin hanya bisa maksimal 40 persen. BUMN 20 sampai dengan 25 persen, sisanya berarti tetap harus mengajak swasta," kata Bambang.
Pemerintah akan menyiapkan skema investasi yang menarik bagi sektor swasta.
"Intinya kita pilih proyek mana yang menarik untuk swasta. Ketika return-nya itu agak tanggung, pemerintah 'kan punya fasilitas. Kalau KPBU ada, misalnya viability cap fund, atau ada penjaminan yang kita harap bisa menaikkan return tersebut," ujar Bambang.
Bambang datang ke istana untuk mengikuti silaturahmi Kabinet Kerja bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat