Partai Demokrat resmi berada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Dari nama-nama menteri yang diumumkan oleh Presiden Jokowi masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (23/10/2019), tidak ada wakil atau kader dari Partai Demokrat.
Padahal, dua pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diundang Jokowi datang ke Istana Merdeka. Pertemuan antara SBY dan Jokowi itu pun seperti penanda bahwa akan ada kader Demokrat yang akan menjadi menteri Jokowi.
Baca Juga: Gak Diajak Jokowi Masuk Kabinet, SBY Bakal....
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengaku pihaknya sempat diajak oleh Presiden Jokowi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan pada periode keduanya ini. Namun, pada kenyataannya tidak ada satu pun kader Partai Demokrat yang mendapatkan jatah kursi di kabinet periode 2019-2024.
Kendati demikian, Hinca menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi. Karena bagaimana pun, pemilihan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak mana pun.
"Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," ujar Hinca dalam keterangan persnya, Kamis (24/10).
Baca Juga: Gak Diajak ke Istana, Curhatan Demokrat Jleb!!
Hinca mengatakan, Demokrat sudah menggelar rapat pleno terbatas pada 23 Oktober 2019. Hasilnya, sikap Demokrat lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Diinstruksikan sekali lagi agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri," kata Hinca, Kamis (24/10).
Demokrat juga melarang kadernya mengomentari penyusunan kabinet Jokowi. Partai Demokrat mengklaim legawa dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang tak memasukkan satu pun kader Demokrat ke dalam kabinetnya. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi telah beberapa kali bertemu petinggi Demokrat.
"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apapun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata Hinca.
Baca Juga: Semangat Nyalon Jadi Wali Kota Solo, Gibran Sowan ke Megawati Bawa Agenda. . . .
Kemudian, kata Hinca, tentang posisi Partai Demokrat apakah akan berkoalisi dengan pemerintah atau oposisi akan ditentukan oleh SBY. Namun, pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.
"Tentu saja Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat kita memiliki masa depan yang lebih baik. Serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," harap Hinca.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga putra SBY mengatakan, Partai Demokrat akan mendukung program Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyejahterakan masyarakat. Namun, mereka juga akan mengawasi dan mengkritisi kerja pemerintah yang dinilai tidak memuaskan.
"Yang penting negara adil, rakyat sejahtera. Selama ini sama Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," ujar Ibas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih