Anies Gak Transparan Soal Anggaran, Tito Diminta Jatuhkan Kartu Kuning, Kemendagri Kasih Alasannya..

Lanjutnya, terkait permintaan PSI untuk menegus Anies sebenarnya diperbolehkan. Namun, pihaknya akan mempertimbangkannya dulu sebelum memenuhi keinginan PSI.

"Sah-sah saja sih PSI seperti itu. Tapi kan kita lihat dulu, kami enggak bisa menindak selama Gubernur masih ada batas waktu untuk menyusun anggaran," ucapnya.

Lanjut dia, berdasarkan aturan yang ada, teguran itu bisa disampaikan ke Anies jika eks Mendikbud itu sudah terlambat merampungkan anggaran. Bahkan ada sanksi sendiri yang berlaku jika hal itu terjadi.

"Kami enggak boleh menegur kecuali sudah terlambat dari batas waktu. Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu kan ada sanksi yang akan dikenakan," tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak kunjung transparan soal Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 mendapatkan kecaman. Bahkan, PSI meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kartu kuning kepada Anies Baswedan.