82% Baja di Pasar Tak sesuai SNI, Kemendag Beraksi

Selain itu, produk baja karbon dari proses IF juga memiliki kualitas di bawah standar. Bahkan produk baja tulangan tidak layak digunakan dalam aplikasi struktur (baja tulangan beton) karena ringkih.

Sementara itu, Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian Dini Hanggardani menyatakan, saat ini belum ada ketentuan terkait baja tulangan beton (BjTB) dengan teknologi IF.

Namun, industri diharapkan tetap mengutamakan kualitas dan syarat mutu untuk produk BjTB sesuai SNI 2052:2017. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara yang rawan bencana gempa.

"Kami menyarankan agar pelaku usaha BjTB teknologi IF agar tetap mengikuti SNI 2052:2017 yang mulai berlaku sejak 31 Mei 2019,” ujar Dini.

Baca Juga: Soal Industri Baja Melorot, IISIA: Permendag 110/2018 Bagus, Tapi . . .

Forum ini, lanjut Veri, juga membahas baja lapis seng (BjLS) dan baja lapis aluminium seng (BjLAS) yang diberi warna. Saat ini belum ada payung hukum untuk penertiban dan pengawasan produk BjLS warna, BjLAS warna, BjLAM warna, maupun rangka baja ringan karena belum ada Permen yang memberlakukan SNI wajib untuk produk tersebut.

"Untuk itu, perlu segera diterbitkan Permen yang memberlakukan wajib SNI agar menjadi payung hukum penertiban dan pengawasan barang beredar di pasar," pungkas Veri.

Forum Koordinasi Peredaran Baja dihadiri 113 perusahaan yang bergerak di bidang industri besi baja. Forum ini menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin; Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR; serta BKPM Kemenko Perekonomian.

Turut hadir perwakilan dari asosiasi baja, yakni The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), dan Indonesia Zinc-Aluminium Steel Industries (IZASI).