Saat ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir soal kabar penugasan Ahok. Terlebih, penunjukan pejabat BUMN juga harus melalui proses fit and proper test.
Disinggung soal protes dari Serikat Pekerja Pertamina, Hasto menilai hal itu berlebihan. Sebab keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa campur tangan pihak luar.
"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil