Menpora Zainudin Kasih Deadline buat Pemerintah Malaysia, Sebelum SEA Games atau Akan...

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, memberi tenggat waktu kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan permintaan maaf secara resmi kepada Indonesia atas insiden pemukulan suporter Tanah Air di Negeri Jiran beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, Zainudin mengaku belum menerima pernyataan maaf secara resmi dari Pemerintah Malaysia atas insiden yang terjadi usai gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Meski, beberapa hari lalu Menpora Malaysia, Syed Saddiq telah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial di Instagram, tetapi Zainudin masih belum bisa menerimanya.

Baca Juga: Dengan Muka Lebam, Korban Pengeroyokan Suporter Malaysia Buka Suara

“Ada dua poin dalam surat kami. Pertama, kami minta supaya insiden itu diusut secara tuntas dan dilakukan penegakan hukum secara adil dan transparan. Kedua kami minta supaya ada permohonan maaf secara resmi dari Menpora Malaysia kepada Indonesia, harus secara tersurat dan sampai sekarang belum ada,” ungkap Zainudin di iNews Tower, Senin (25/11/2019).

Zainudin masih menunggu Malaysia mengaluarkan permintaan maaf secara resmi agar bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

“Saya kira kan kita mengirimkan surat secara resmi atas nama pemerintah Indonesia harus juga direspon secara resmi. Itu yang kami tunggu, beliau sudah mau komunikasi dengan saya, tapi saya bilang respon dulu surat kami kemudian baru bisa komunikasi kapan saja bisa,” tambahnya.

Baca Juga: Malaysia Minta Maaf Lewat Twitter, Menpora: Gak Cukup!

Lebih lanjut, Zainudin memberi tenggat waktu kepada Pemerintah Malaysia untuk segera melakukannya sebelum gelaran SEA Games 2019 pada akhir pekan ini.

Jika tidak ada, maka ia akan menyerahkan situasi ini kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kalau boleh sebelum berangkat SEA Games. Kalau belum ada, kita Kemenpora ini ada batas-batasnya selanjutnya kita akan serahkan kepada Kementerian Luar Negeri karena ini menyangkut diplomatik apalagi kita negara bertetangga. Seharusnya kita bisa juga menjaga etika-etika sebagai negara bertetangga,” pungkasnya.