Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan dialog dengan FPI terkait AD/ART yang menuliskan visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kaffah.
“Itu harus diminta penjelasan, harus ada di dalam ketentuan kejelasan khilfah apa yang dimaksud FPI,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Lanjutnya, ia berujar, penerapan Khilafah Islamiah yang terdapat dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi dan bukan malah ideologi murni.
“Kalau konsepsi kan semacam diskursus seperti PPP dalam beberapa kesemptan mencetuskan konsep juga NKRI bersyariah," jelas dia.
Baca Juga: Soal FPI, PKS Minta Tito Tindaklanjuti Rekomendasi Kemenag
Baca Juga: PKS: HTI dan FPI Berbeda Soal Khilafah
Ia pun mencontohkan NKRI bersyariah yang pernah dicetuskan oleh PPP. Ataupun bersyariah yang dimaksud bagaimana mewarnai jalannya kehidupan bernegara ini dengan memasukkan nilai-nilai keislaman khusus untuk umat Islam.
"Kalau konsepsi gagasan seperti itu sebagai implementasi dalam kehidupan dalam bernegara di NKRI enggak ada masalah," ucapnya.
Karena itu, ia menilai memang perlu adanya komunikasi tatap muka antara Tito dan FPI, guna mendapatkan penjelasan soal AD/ART yang dimasalahkan Tito.
"Jadi sebaiknya Mendagri jangan apriori terlebih dahulu, apalagi Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat Pancasilais," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
