Ketua fraksi PKS di DPRD Jakarta Mohammad Arifin mengkritisi soal program rumah DP 0 rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, banyak status pemohon rumah ini yang tidak jelas.
Ia menganggap hal ini merupakan catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program ini. Bahkan, menurutnya, berdasarkan data yang ia punya para pendaftar Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) tidak jelas statusnya.
"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan," ujar saat Raperda tentang APBD DKI tahun 2020, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Baca Juga: Gak Salah? Peminat Rumah DP 0 Rupiah Cuma Segini..
Baca Juga: Bilang Rumah DP 0 Rupiah Diminati Warga Jakarta, Ternyata Cuma Laku...
Lanjutnya, ia mengatakan status yang tidak jelas ini berimbas pada lambannya penetapan nama pembeli rumah yang dibangun di Klapa Village, Jakarta Timur. Bahkan, ia menganggap masalahnya ada di UFPRS selaku penerima pendaftaran dan bank DKI.
"PKS menyoroti lambatnya penetapan penghunian Rumah Samara DP Nol karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas di UFPRS dan di Bank DKI," ucap dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan bank DKI dan UFPRS harus segera memperbaiki pendaftaran beserta persyaratannya.
"Fraksi PKS mendukung dikuranginya alokasi anggaran pinjaman untuk uang muka sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," ucapnya.
Sebelumnya, program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat kampanye kerap diklaim diminati masyarakat ibu kota. Ternyata sejauh ini dari 780 unit yang ada, baru terjual sekitar 100 unit.
Hal ini dibenarkan oleh
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto membenarkan pembeli rumah DP Rp 0 ini baru terjual sekitar 100 unit dari 780 unit yang ada. Menurutnya jumlah pembeli itu merupakan data penjualan di Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur.
"Sekitar seratusan dari 780, tapi proses masih jalan terus sambil jalan," ujar Kelik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil