Tarik ulur kepentingan antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai menjadi penyebab Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak memiliki wakil gubernur hingga 16 bulan ini. Gerindra dan PKS merupakan dua partai politik pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017.
Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, tarik ulur kepentingan terjadi karena kedua parpol sama-sama ingin memiliki representasi politik mereka di DKI Jakarta.
"Ini sudah masuk ranah politik, yaitu mengapa ada permasalahan penting, pemilihan calon wakil gubernur DKI, tidak kunjung tuntas dibahas di DPRD DKI," ujar Siti dalam diskusi di Gedung Djoang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Baca Juga: Waw, Anies Kasih Restu Acara Natal di Trotoar Jakarta
Siti menyampaikan, mengacu kepada kesepakatan koalisi Gerindra-PKS, jatah wagub DKI, ada di PKS. Hanya, Gerindra juga cemas jika tidak ada representasi mereka di DKI karena Anies bukan kader dari parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu.
"Pertanyaan selanjutnya tentang sebab dari alotnya pembahasan itu. Jangan-jangan fungsi representasi tadi itu yang dipertanyakan, 'Siapa yang mewakili kami (Gerindra) di DKI?'," ujar Siti.
SitiĀ mengemukakan, representasi di DKI dinilai penting untuk target politik jangka panjang kedua parpol. Hal itu membuat kesepakatan antara Gerindra-PKS begitu alot sehingga wagub definitif tidak kunjung ditetapkan usai Sandiaga Uno mundur pada Agustus 2018.
Baca Juga: Berkeras Tolak DWP, FPI Tunjukkan Barang-Barang Haram ke Anies
"Jadi menurut saya mungkin macetnya di situ. Deadlock-nya di situ. Tidak ada bridging sama sekali antara kedua parpol," ujar Siti.
Diketahui, PKS telah mengusulkan dua nama, yaitu Agung Yulianto, juga Ahmad Syaikhu. Belakangan, Gerindra mengusulkan empat nama, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Riza Patria.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti