Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Awas Prabowo Jadi Tukang Bohong, Gara-Gara Wagub?

Awas Prabowo Jadi Tukang Bohong, Gara-Gara Wagub? Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PKS Wilda Sumbangut Tifatul Sembirin menyoroti janji Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk memberikan jatah kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS pasca ditinggal Sandiaga Uno yang maju Pilpres 2019 lalu.

Namun, diketahui, justru Gerindra mengajukan empat nama pengganti Sandiaga, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat Partai Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

“Kita melihat mereka (Gerindra) tidak serius ya. Kita minta komitmen itu saja. Karena kita bukan partai peminta-minta,” tegasnya, di Kota Banda Aceh, Minggu (29/12/2019).

Baca Juga: Edan! Demi Jadi Wagub Anies, Anak Buah Prabowo Rela Mundur dari...

Baca Juga: Bersiap Jadi Pendamping Anies, Politisi Ini Bakal Ceraikan Gerindra

Lanjutnya, ia menceritakan saat Sandiaga maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Sambungnya, Prabowo sendiri yang menyampaikan janji agar jabatan wagub DKI Jakarta akan diberikan kepada PKS, lantaran PKS telah mengalah karena tak jadi mencalonkan kader sendiri.

“Mereka (Gerindra) kan telah mencalonkan kader sendiri. Ya, biar dinilai saja oleh masyarakat etis atau tidak etis. Hanya saja kita berharap ada konstitensi janji-janji dari kata itu kan. Manusia kan dipegang dari kata-katanya,” sindirnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hingga kini proses pemilihan jabatan Wagub DKI terus berjalan di DPRD karena jika menggunakan Tatib DPRD maka akan dipilih oleh seluruh DPRD.

“Tapi, kan ada fatsun (sopan santun) politik. Misal, dulu Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ahok (Basuki T. Purnama). Lalu, Pak Jokwi jadi Presiden. Lalu, naiklah Pak Ahok jadi Gubernur DKI, wakilnya itu fatsun politiknya adalah kader PDIP, pengusung Jokowi-Ahok. Maka, Pak Djarot sebagai Wagub. Itukan fatsun,” ucapnya.

Menurut dia, bila berkaca pada pengalaman kepemimpinan Jokowi-Ahok. Maka tidak perlu lagi ada pemilihan di DPRD karena jatah kursi wagub sudah menjadi hak PKS.

“Sekarang fatsun itu mau dibuang atau bagaimana?. Nah, fatsun itu sekarang PKS yang jadi wakil itu. Karena, pengusungnya waktu itu kan dua, PKS dan Gerindra," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: