Persoalan banjir di Ibu Kota jadi sorotan luas. Figur Gubernur DKI Anies Baswedan dikritik karena programnya belum bisa meredam bencana banjir.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu, berharap Anies bisa fokus mengatasi banjir Ibu Kota. Salah satunya bekerja sama dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah sekitar Jakarta.
Baca Juga: Kritisi Naturalisasi Sungai Anies Baswedan, Pakar UGM: Tidak Proper
Menurut Tom, Anies harus menerima kritik dan tak perlu membela diri dari protes yang dilontarkan banyak kalangan. Hal ini termasuk kritik yang datang dari pemerintah pusat seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait penanganan banjir.
"Faktanya peristiwa banjir yang menerjang Ibu kota di awal 2020 ini membuat Jakarta porak-poranda, merusak rumah warga dan sejumlah fasilitas publik," kata Tom baru-baru ini.
Dia menekankan lebih baik Anies tak perlu beradu argumen di publik. Apalagi terkesan mempertanyakan kepala negara atau presiden terkait sampah jadi pemicu banjir. Anies menepis pernyataan Jokowi yang menyebut salah satu penyebab banjir di Bandara Halim Perdanakusuma adalah sampah.
"Terkesan Anies ini memang sengaja ingin memelihara polemik tentang banjir. Lebih baik fokus atasi persoalan banjir," jelas Tom.
Kemudian, ia menekankan sebaiknya Anies juga mengakui kekurangan yang masih ada. Lalu, faktor ketidaksiapan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir. "Dia sebelum jadi gubenur kan sudah mengetahui kalau banjir adalah salah satu persoalan utama Jakarta," jelas dia.
Tom pun mencontohkan program kebijakan yang dilakukan era Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Menurutnya, program normalisasi era Bang Yos di Kanal Timur berhasil.
"Sekali lagi, di era Anies ini apa yang sudah dilakukan? Belum lagi kalau bicara soal pembahasan APBD 2018 dan APBD 2019 untuk program pengendalian dan pengantisipasian banjir itu sangat kurang," jelasnya.
Kata dia, saat ini, yang dibutuhkan warga Jakarta ada solusi dari persoalan banjir. "Dia kan hanya sibuk membantah sana-sini. Dulu dia bilang air hujan mau dimasukkan ke tanah. Sekarang mana, apa yang sudah dilakukan program itu?" ujar Tom.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, Anies harus mengevaluasi pascabanjir besar di awal 2020. Jangan sampai terulang dan merugikan warga Ibu Kota. Menurutnya, lebih baik evaluasi ketimbang memperbanyak retorika untuk menutupi kelemahan dirinya.
"Itulah cara menutupi ketidakmampuannya mengatasi banjir," ujar Gembong.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum