Anies, Banjir, dan Kepentingan Pilpres 2024

Dedi menyebut gugatan tuntut ganti kerugian keliru jika ditujukan ke Pemerintah Provinsi DKI serta Gubernur Anies. Menurutnya, dalam persoalan banjir Jabodetabek, pemerintah pusat juga bertanggung jawab.

"Pemerintah pusat melalui Pak Jokowi bukan sekali menyatakan bahwa masalah banjir Jabodetabek merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah," kata Dedi, Selasa (14/1/2020).

Dedi menambahkan, persoalan banjir di Jakarta harus dilihat secara obyektif dan jangan didasari benci. Selain curah hujan tinggi, kondisi lahan daerah aliran sungai di hulu Ciliwung dan Cisadane yang berada di luar Jakarta mengantarkan debit air besar, lumpur ke sungai yang melintasi Jakarta.

"Jadi, secara logika saja, menuntut Pemprov DKI bertanggung jawab sudah sulit diterima," tutur Dedi.

Namun, pandangan Dedi dibantah anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gembong Warsono. Ia menilai wajar jika warga melakukan demo sampai menggugat Anies. Kata dia, Anies selaku Gubernur DKI dianggap tak bisa mengarahkan dan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengantisipasi datangnya banjir.

"Program penanganan banjir harus terintegrasi dengan semua SKPD. Warga Jakarta kan sekarang menantikan eksekusi soal solusi banjir," ujar Gembong.

Digugat dan diprotes, Anies masih irit menyampaikan pernyataan. Namun, pihak Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili Sekretaris Daerah DKI Saefullah memberikan respons terkait gugatan class action 243 warga korban banjir.

Saefullah belum bisa bicara resmi soal gugatan tersebut. Namun, ia mengatakan Pemprov DKI dipimpin Gubernur Anies sudah berupaya maksimal dalam penangan banjir Ibu Kota. Ia menyebut seluruh organ Pemprov DKI bahkan sudah dikerahkan saat pergantian malam tahun baru.

"Yang jelas kami Pemprov DKI dipimpin Pak Gubernur merespons bencana ini dengan sangat singkat, cepat, seluruh aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi sesuai sediakala," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020.

Kepentingan 2024