Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies, Banjir, dan Kepentingan Pilpres 2024

Anies, Banjir, dan Kepentingan Pilpres 2024 Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Aksi gugatan sampai demo ditangkap sebagai adanya kepentingan politik. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan ada skenario yang terkesan untuk menjegal Anies Baswedan.

Ujang menilai Anies sebagai figur potensial salah satu capres di Pemilu Presiden 2024. Maka itu, mulai aktif dijegal dengan sejumlah cara agar memunculkan pencitraan yang buruk.

"Ini sepertinya ada skenario menjegal Anies. Kita tahu Anies merupakan salah satu capres potensial di 2024, jadi harus diblok dulu agar namanya jelek. Harus dijegal dulu agar tidak mulus," ujar Ujang, Selasa (14/1/2020).

Dia menekankan, persoalan banjir juga mesti dilihat secara rasional. Persoalan banjir Jakarta bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Jika mau adil maka seharusnya gugat juga Pemprov Jawa Barat dan para bupati, wali kota terkait.

"Karena banjir di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya salah Anies. Tapi, juga salah pemerintah pusat, Gubernur Jabar dan para bupati dan wali kota di sekitaran Jakarta," tutur Ujang.

Jubir Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta, Azaz Tigor menegaskan gugatan class action tak ada kaitan dengan Pemilu Presiden 2024. Ia meminta aksi guatan ini jangan langsung dipersepsikan jauh untuk kepentingan lima tahun ke depan. "Enggak benar itu. Aksi ini sebagai tuntutan dan mengingatkan Pemprov DKI dan Anies agar sigap dalam antisipasi banjir," ujar Tigor.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Sarana memandang aksi gugatan dan demo muncul karena Anies selaku Gubernur DKI tak menjalankan janji yang disuarakan saat kampanye. Ia menyoroti kebijakan substansial yang penting terkait penanganan klasik seperti banjir yang belum terlihat selama kepemimpinan Anies.

"Pak Gubernur tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan beliau soal banjir. Terlepas dari naturalisasi atau bukan yang penting dikerjakan," tutur Sarana.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga berpandangan polemik banjir awal tahun yang terjadi di Jakarta karena dipicu kesalahan tata ruang. Ia mencontohkan wilayah Kemang, Jakarta Selatan yang menjadi langganan banjir.

Banjir di Kampung Pulo Jakarta

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: