Baru Rampung, Draf RUU Ibu Kota Negara Baru Siap Dikirim ke DPR

Ditanyakan apakah pada 2024 nanti para ASN akan langsung pindah ke ibu kota baru, Jokowi pun mengiyakan. “Insya Allah kita harapkan seperti itu,” tandasnya.

Jokowi juga menegaskan tidak akan ada skema utang dalam pembangunan ibu kota baru. “Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semua kerja sama,” katanya. Mengenai dewan pengarah yang ber asal dari negara lain, menurut dia, ini merupakan upaya membangun kepercayaan.

Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada tiga orang dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru, di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ), bos SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. “Sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja bersama, KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan kerja sama lainnya agar kawasan ini bisa segera diselesaikan. Karena saya melihat beliau ini MBZ, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kita yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” paparnya.

Baca Juga: Jokowi: Semua Kendaraan di Ibu Kota Baru Harus Autonomous dan Electric

Jokowi mengatakan bahwa ibu kota negara yang baru akan terdiri atas beberapa klaster; klaster yang dibiayai APBN 100% adalah klaster pemerintahan. Ditanyakan apakah keuntungan yang diberikan Indonesia kepada anggota dewan pengarah, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut sebuah penghargaan bagi tokoh-tokoh tersebut. “Lho, ini penghargaanyang tinggi. Kita ini negara besar lho, bangsa besar lho. Jangan kamu pesimistis kaya gitu. Diberikan penghargaan untuk duduk di dalam dewan pengarah perpindahan ibu kota. Ini kerja besar lho dan akan jadi sejarah. Gimana,” paparnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa tidak ada gaji bagi para dewan pengarah. Dia pun ber seloroh tidak mampu menggaji dewan pengarah, terutama MBZ yang memiliki kekayaan USD1,4 triliun. “Ya, enggak kuat lho ngegaji. USD1,4 triliun. Apayang mau saya gaji,” ujarnya.

Dia pun menegaskan tidak ada proses barter apa pun dengan pelibatan pihak luar. Yang ditawarkan pemerintah adalah murni kerja sama.

“Enggak, enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Dan banyak pulau, kita ini banyak. Kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten, ya silakan. Misalnya di sini, di mana, di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong,”katanya.