Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
"Kenapa diskriminatif di dalam kasus Jiwasraya, ini jadi tanda tanya. Lalu kawan-kawan yang dulunya semangat menggebu-gebu tiba-tiba jadi kendor. Mudah-mudahan sementara besok-besok mikir lagi bahwa ini amanah rakyat jadi semangat lagi," terangnya.
Baca Juga: Komisi VI Cium Aktor Korupsi Asabri sama dengan Jiwasraya
Meski begitu Didi mengapresiasi upaya cepat yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus tersebut. Namun menurutnya Pansus tetap diperlukan untuk mendalami persoalan tersebut.
"Tanpa mengurangi hormat kejaksaan. Kejaksaan saya kira sudah bagus langkahnya, tetapi kita lembaga politik ini adalah lembaga politik bukan politisasi dibayar dari pajak rakyat jangan kendor dalam mengungkapkan suatu kejahatan yang luar biasa penjarahan kejahatan extraordinary crime saya kira kami mendorong penggunaan Pansus ini," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
