Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kanan) dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan sambutan saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019). | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pemerintah akan mencabut subsidi gas LPG 3 kilogram (kg). Kebijakan ini dikritisi dari elite partai politik kubu oposisi. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengingatkan agar pemerintah Jokowi tak membebani rakyat dengan kebijakannya.
Pencabutan subsidi LPG 3 kg akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Ia menyindir usai menaikkan iuran BPJS Kesehatan, lalu tarif dasar listrik 900 VA, kini ada kebijakan harga gas LPG 3 kg.
"Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (21/1/2020).
Baca Juga: BPJS-Listrik Naik, Sekarang Giliran LPG. Kasihan Rakyat Kecil Makin Tercekik, Pemerintah Tolong!
Dia menekankan kepentingan PKS ingin berjuang agar rakyat ekonomi ke bawah bisa menggunakan gas LPG 3 kg dengan harga terjangkau. Kata Jazuli, dengan mengingatkan keberadaan gas 3 kg awalnya untuk masyarakat tak mampu. Apalagi banyak pedagang kecil yang mengandalkan gas 3 kg.
Meski ia tak menampik memang ada rakyat mampu, tapi tetap membeli gas 3 kg. Seharusnya ada solusi yang tepat terhadap persoalan ini.
"Mereka perlu diperingatkan, dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan distributor dan penjual," jelas Jazuli.
"Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg, lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar," tuturnya.
Terkait rencana pemerintah melalui Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memberikan dana tunai juga direspons kurang bijak. Sebab, saran ini tak didukung dengan data rakyat miskin yang tak akurat.
Baca Juga: LPG 3 Kg Naik, Fadli Zon Keras: Gak Usah Pakai Otak
"Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan menyiapkan bantuan dana tunai kepada warga miskin. Kebijakan ini sebagai ganti dari kebijakan pencabutan subsidi LPG 3 kg yang diberlakukan mulai pertengahan 2020.
"Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, kira-kira ini tengah dibahas," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
