Syahganda menguraikan tanggung jawab seorang menteri dalam konteks kriminalitas di sebuah daerah adalah memastikan akurasi data, mencari penyebab, dan membuat program atau agenda aksi sesuai bidangnya.
Dalam rekomendasi kebijakan sosial, pemerintah harus membangun sebuah daerah hitam, seperti kompleks prostitusi dan judi, ataupun perkampungan pemakai narkoba, yang dapat dilakukan demi melokalisasi persoalan sosial agar tidak menjalar ke berbagai daerah. Atau kebijakan pengentasan kriminalitas.
Baca Juga: Kantornya Digeruduk Massa Priok, Yasonna Kabur. Nyalinya Ciut, Pak?
Sebagai Menkumham, Yasonna jelas dapat mengentaskan kriminalitas melalui penegakan hukum, seperti memberantas mafia peradilan, memberikan akses kemudahan perkara dan bantuan hukum bagi orang-orang miskin, lalu bekerja sama dengan pemerintahan daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta kebodohan di sebuah kota.
Sebelumnya, Yasonna mengatakan soal sumber kemiskinan berasal dari tindakan kriminalitas dan itu yang menyebabkan kejahatan lebih banyak di daerah miskin.
Yasonna mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Ia meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.
"Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah miskin. Bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Priok di situ ada kriminal yang lahir dari kemiskinan," kata Yasonna.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti