Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih adanya kelemahan dari proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan. Padahal alat-alat tersebut dikatakannya dianggarkan dari pajak rakyat dan pinjaman dari dalam maupun luar negeri.
Kelemahan itu, lanjut dia, biasanya terjadi pada saat adanya pergantian pejabat tinggi Kementerian Pertahanan atau TNI. Peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli, lalu diganti lagi akibat pergantian pejabat. Padahal anggarannya sudah disediakan, dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal.
"Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan," kata dia seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (26/1/2020).
Baca Juga: Disuruh Nawar Sebelum Beli Alutsista, Prabowo: Ini Perintah Presiden
Oleh karena itu, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian.
"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan membutuhkan proses yang panjang," ungkap dia.
Di sisi lain, kata dia, semakin besar Indonesia nantinya, semakin perlu adanya peningkatan pertahanan dan keamanan negara karena akan semakin banyak negara yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional pun bisa dari dalam dan luar negeri serta dalam bentuk tradisional dan nontradisional.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
