Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Kedua, meningkatkan transparansi dan keadilan pada sistem dan insentif perpajakan. Ketiga, peninjauan kembali UU ketenagakerjaan dan sistem upah minimum. Keempat, deregulasi DNI dan syarat jumlah minimum investasi.
Di sisi lain, untuk perluasan ekspor ada dua langkah yang harus dilakukan, antara lain kelancaran impor atas bahan baku dan barang produksi serta pengembangan lingkingan perdagangan yang kompetitif melalui perjanjian kerja sama perdagangan (EPA).
Baca Juga: Wow!! Jumeirah Group Diajak Investasi ke Tiga Destinasi Wisata Besar Indonesia
Untuk pengembangan infratsruktur, JJC melihat perlu dilakukan penguatan infrastruktur melalui beberapa langkah. Di antaranya pemanfaatan teknologi Jepang dan alih teknologi, penyusunan dan implementasi transportasi perkotaan, promosi pembangunan infrastruktur melalui PPP dan penerapan mekanisme koordinasi antar-K/L, serta antara pemerintah pusat dan daerah.
Terakhir, untuk pengembangan SDM, JJC menilai perlu peningkatan penempatan tenaga kerja dan produktivitas kerja. "Salah satu rekomendasi kami yakni memperkuat pengembangan SDM yang dibekali kualifikasi yang dibutuhkan serta penguatan pelatihan vokasi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti
