Takut Ancam Bisnis Perusahaan AS, Administrasi Trump Batal Rilis Aturan Batasi Ekspor ke Huawei

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) telah menarik aturan yang bertujuan mengurangi ekspor ke Huawei China karena Departemen Pertahanan khawatir langkah itu akan membahayakan bisnis perusahaan AS.

Keputusan untuk menarik aturan dari proses tinjauan formal itu membuat masa depan AS dalam behaya, apalagi terdapat perpecahan di dalam Administrasi Trump terkait perlakuan tepat terhadap Huawei.

"Administrasi Trump merencanakan pertemuan tingkat kabinet minggu depan demi membahas peraturan itu, dibatalkan atau direvisi," kata narasumber yang menolak disebutkan namanya kepada Reuters, dikutip Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: China Bangun RS Baru, Target Rampung 6 Hari! Huawei Sokong Jaringan 5G di Sekitarnya dengan . . . .

Perwakilan Departemen Perdagangan mengaku akan memperbarui informasi jika pertemuan telah rampung dan menghasilkan keputusan.

Sementara itu, Huawei menolak berkomentar soal kabar ini. Pentagon dan Departemen Keuangan tak langsung menanggapi permintaan berkomentar.

Sekadar informasi, Huawei masuk ke dalam Daftar Hitam Perdagangan sejak Mei 2019 dengan alasan keamanan nasional. Hal itu memungkinkan Pemerintah AS membatasi penjualan komponen teknologi buatan AS serta barang impor mengandung teknologi AS kepada Huawei.

Di bawah peraturan saat ini, rantai pasokan asing tak bisa diatur oleh regulator Negeri Paman Sam, memicu ambisi mereka untuk meningkatkan pembatasan ekspor pada Huawei.

Pada November lalu, Departemen Perdagangan telah mempertimbangkan untuk memperluas aturan yang mengatur ekspor. Dalam kondisi saat ini, AS dapat memblokir ekspor produk asing jika itu memuat lebih dari 25% teknologi AS.

Lebih lanjut, Departemen Perdagangan berniat menurunkan ambang batas ekspor terhadap Huawei menjadi 10%. Itu akan memperluas ruang lingkup untuk memasukkan barang-barang nirteknis seperti elektronik konsumen, juga chip.

Rancangan aturan itu telah dikirim ke Kantor Manajemen dan Anggaran. Departemen Pertahanan dan lembaga lainnya diminta memberikan masukan; hasilnya, Pentagon tidak setuju dengan proposal itu. Dengan demikian, Departemen Perdagangan menarik kembali proposal itu.