Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Tetapkan Luas Lahan Baku Sawah 7,4 Juta Ha

Pemerintah Tetapkan Luas Lahan Baku Sawah 7,4 Juta Ha Kementan meluncurkan Agriculture War Room (AWR) | Kredit Foto: Kementan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan luas lahan baku sawah tahun lalu sebesar 7.463.948 hektare atau bertambah sekitar 385 ribu hektare dari penetapan 2018 seluas 7.105.000 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan bahwa data lahan baku sawah ini sudah disetujui oleh Kementrian Pertanian, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPPT.

"Untuk pemetaan, kami juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Data ini juga mengalami peningkatan dari data sawah tahun 2018. Luas lahan baku sawah naik 358 ribu hektare. Umumnya terjadi karena ada sawah timbul," kata Sofyan di Jakarta,Selasa (4/2/2020).

Baca Juga: 200 KK Buka Lahan Ilegal dalam Hutan Lindung Angkola

Sementara Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan bahwa luas panen padi pada 2019 diperkirakan sebesar 10,68 juta hektare serta produksi padi pada 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta ton.

"Luas panen padi pada 2019 mengalami penurunan sebanyak 700,05 ribu hektare atau 6,15 persen dibandingkan 2018. Produksi padi pada 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau 7,76 persen dibandingkan 2018," ujarnya.

Suhariyanto juga mengungkapkan bahwa penentuan luas panen padi tersebut menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

"KSA memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimasi luas panen padi," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Agriculture War Room (AWR). Tujuannya, untuk menciptakan satu data pertanian.

"Melalui AWR ini, kita bisa mengetahui adanya perkembangan pertanian di daerah. Contohnya kelangkaan pupuk," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Kelangkaan pupuk terjadi hanya asumsi saja. Setelah kami lacak melalui AWR ini, ternyata sudah tersedia di kabupaten yang katanya ada kelangkaan pupuk," tambah Syahrul.

Baca Juga: Kementan Luncurkan AWR Berteknologi Modern

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik AWR ini. Baginya, bekerja saat sekarang ini memang perlu didukung oleh ketersediaan data. Pengalaman dirinya saat kunjungan kerja ke Tiongkok, di sana sudah mengandalkan data pertanian.

"Tiongkok sudah mengembangkan data pertanian, mulai dari pemupukan hingga panen. Kita sudah punya AWR dan kita harus bisa mengelola AWR ini dengan baik," ujar Luhut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: