Celetuk Nasdem: WNI Eks ISIS Mau Pulang, Taubatan Nasuhah Dulu!

Wacana pemulangan warga negara Indonesia mantan pengikut ISIS dari kamp-kamp di Suriah ke Tanah Air memantik pro dan kontra. Kebanyakan pihak menolak wacana tersebut dengan alasan khawatir beberapa di antara kombatan atau keluarganya yang masih terpapar paham keagamaan radikal-ekstrem dan menyebarkannya di Indonesia.

Salah satu yang menolak ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, Hasan Aminuddin.

"Saya termasuk bagian yang tidak setuju, tatkala warga negara Indonesia itu (eks ISIS) jika pulang ke Indonesia dengan ideologinya sebagaimana mengkhawatirkan kita bersama-sama," katanya di Pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (8/2/2020).

Baca Juga: Din Syamsuddin Malah Minta WNI Eks ISIS Dipulangkan

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu lantas mengingatkan insiden-insiden merusak dan memakan korban jiwa, akibat tindakan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, di antaranya insiden Bom Surabaya pada Mei 2018.

"Kejadian dua tahun lalu, satu tahun lalu, tiga tahun lalu, banyak kejadian bom bunuh diri. Itu akibat sebuah pemahaman yang salah," tandas Hasan.

Kendati begitu, mantan Bupati Probolinggo itu tak menolak serta-merta rencana pemulangan WNI eks ISIS. Ia sepakat mereka pulang, tetapi harus menjalani penyaringan yang ketat dan betul-betul bersih dari ideologi ISIS.

"Yaitu melakukan taubatan nasuhah (tobat yang semurni-murninya) secara ideologi, yaitu ideologi yang sudah berkembang di Republik Indonesia. Nah, Ahlussunnah waljamaah itu ideologi yang cocok dengan budaya bangsa Indonesia," ujarnya.

Sebanyak 600 WNI yang sempat bergabung dengan kelompok teroris ISIS akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah. Proses pemulangan mereka disebut-sebut akan terwujud dalam waktu segera. Polemik atas rencana itu segera mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju.

Ketidaksetujuan Jokowi itu disampaikan usai melantik kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru dan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara.

"Kalau bertanya pada saya—ini belum ratas (rapat kabinet terbatas) lho ya—kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak," ujar Jokowi di Istana Negara.