Kredit Foto: WE
Untuk penilaian kinerja terburuk di bawah Kemenag ada Kementerian Hukum dan HAM, Kemensos, Kemenpora, Kementerian kelautan dan Perikanan, Kemenaker, KLHK, Kemenko PMK, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Sementara itu, menteri yang paling disukai responden adalah Erick Thohir diikuti Retno Marsudi, Mahfud MD, Tito Karnavian, Sri Mulyani, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Nadiem Makarim, Luhut Binsar Pandjaitan, Muhadjir Effendy, Wishnutama, Agus Gumiwang Kartasasmita, Syahrul Yasin Limpo, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi, dan dr Terawan.
Selanjutnya, Bambang Brojonegoro, Jhonny G Plate, Pratikno, Edhy prabowo, Suharso Monoarfa, teten MAsduki, Agus Suparmanto, Arifin Tasrif, Tjahjo Kumolo, Juliari Batubara, Zainuddin Amali, ida Fauziyah, Siti Nurbaya, Abdul Halim Iskandar, Syofyan Djalil, Fachrul Razi, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan terakhir Yasonna Laoly.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, untuk menandai adanya perbaikan dalam sistem politik demokrasi adalah dengan melibatkan publik sebesar mungkin.
"Indonesia sejauh ini hanya libatkan publik pada saat pemilu. Momentum lain yang tidak terlalu berdampak adalah reses, pertemuan parlemen dan pemilih dalam ruang dan waktu terbatas. Untuk itu, menghimpun opini publik merupakan salah satu upaya pelibatan publik dalam praktik politik Indonesia yang terbuka, dan menghargai setiap pandangan umum," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2020).
Menurut dia, pendapat publik yang sulit mengemuka karena ketiadaan akses, dapat dikemukakan melalui survei sosial.
"Survei pendapat publik menyangkut kinerja 100 hari pertama pemerintah ini adalah salah satunya," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
