Soal Larangan Umrah, Menag Diminta Komunikasi dengan Arab Saudi

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyayangkan keputusan mendadak pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan sementara kunjungan peziarah, dari seluruh dunia ke Tanah Suci Mekah atau Madinah untuk mencegah penyebaran virus Corona. 

"Saya sangat menyayangkan keputusan  tersebut mengingat besarnya antusiasme umat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia untuk menuju ke sana. Saya akan minta Kemenag (Kementerian Agama) untuk berkoordinasi, untuk ambil langkah konkret dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait masalah ini," kata Selly di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.

Baca Juga: Maskapai Diminta Umumkan Larangan Umrah ke Calon Penumpang

Politikus PDIP ini berharap, pemerintah dalam hal ini menteri agama, menteri luar negeri dan menteri kesehatan bisa berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, memastikan jemaah umrah asal Indonesia bebas dari virus corona.

"Kita mau prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Saudi bisa berjalan dan jemaah umrah kita tetap bisa diakomodasi. Pentingnya bagi calon jemaah kita untuk dapat proteksi dari pemerintah agar lepas dari potensi paparan virusnya, sehingga bisa dinilai aman masuk ke Arab Saudi," ujarnya.

Selly mengakui, perlu kewaspadaan dan kesiapan semua pihak menghadapi virus corona. Sebab, penyebaran virus ini telah melampaui wilayah epideminya di kawasan China. Bahkan sudah menjadi pembahasan di luar kesehatan.

"Dia sudah jadi komoditas politik yang bisa menentukan suatu hubungan ekonomi, budaya, agama antar-negara. Hal tersebut yang paling kita sayangkan," katanya.

Sebelumnya, Arab Saudi telah melarang sementara peziarah agama mengunjungi Mekah atau Madinah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kementerian Luar Negeri di Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa mereka telah mengikuti perkembangan virus corona selama beberapa waktu.

"Sementara menangguhkan masuk ke Kerajaan untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabi," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri, Kamis, 27 Februari 2020.

Pihak kerajaan juga menangguhkan masuknya warga negara luar yang bepergian ke Kerajaan dengan visa turis. Utamanya, jika mereka datang dari negara-negara di mana virus telah menyebar.