Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
DPRD Jabar meminta Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Jabar tegas dalam permasalahan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat. Pasalnya, masih ditemukan dugaan praktek penitipan pada proses PPDB tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menegaskan AKSI merupakan wadah profesi untuk menghimpun kepala sekolah, dimana kepala sekolah adalah pengambilan kebijakan tertinggi di lingkungan sekolah.
"Kami meminta ketegasan sikap aksi, semua kepala sekolah di Jawa Barat tentang bagaimana aturan-aturan integritas kepala sekolah terkait PPDB," tegasnya kepada wartawan di Bandung, Selasa (17/3/2020).
Baca Juga: Pemkot Tangerang Naikkan NJOP, Eh Disemprot DPRD
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar ini mengungkapkan, permasalah terbesar PPDB biasannya dimulai dari ketakutan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, sehingga pada pelaksanaan PPDB banyak aturan-aturan yang dapat di langgar, maka dari itu di perlukan kebijak untuk mengatur hal itu.
"Banyaknya siswa titipan masuk ke sekolah-sekolah Favorit di Jawa Barat, terkadang dari eksekusi legislatif bahkan pejabat punya cantolan masuk ke sekolah tertentu," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
