Akibat Corona, Jokowi Tuai Kritik Keras dari Lembaga Independen Australia

Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi koreksi arah, di mana Jokowi membentuk tim "respon cepat" untuk mengatasi krisis dan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil kendali.

"Tetapi masih ada kurangnya koordinasi lintas-pemerintah, dan tidak ada rencana yang jelas dan transparan tentang cara memerangi COVID-19," imbuh kritik lembaga Australia ini.

Lowy Institute menilai insting politik Jokowi —untuk membangun sesuatu, "go to the ground", dan melakukan pemeriksaan langsung— tidak cukup untuk krisis skala dan kecepatan ini.

"Salah satu alasan bahwa pemerintah daerah mulai menerapkan tindakan mereka sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk mengelola wabah," sambung kritikan lembaga tersebut.

Pada hari Senin, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengadakan pertemuan publik untuk memberikan paket jamu, ramuan herbal tradisional, dari Jokowi kepada tiga pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Lowy Institute menduga apa yang dilakukan Menteri Terawan untuk meningkatkan moral.

"Itu jelas pesan yang salah, pada waktu yang salah, dengan cara yang salah. Dan itu menunjukkan bahwa Jokowi dan pemerintahannya masih harus menempuh jalan panjang untuk mengatasi krisis ini," papar lembaga pemikir tersebut.

"Tantangannya, tentu saja, tidak unik untuk Indonesia. Di seluruh dunia, pandemi ini menyinari lampu yang paling tidak menyenangkan tentang kelemahan sistem politik, masyarakat, dan ekonomi kita. Tetapi masalahnya sangat akut untuk Indonesia."

Tidak hanya itu negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, tetapi juga termasuk salah satu pulau terpadat di dunia, Jawa, menderita tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan masalah kesehatan dasar, dan memiliki sistem rumah sakit yang lemah dan secara kronis kekurangan dana.

Indonesia telah lama tertahan oleh kurangnya koordinasi lintas kementerian dan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jokowi tidak bisa berharap untuk memperbaikinya dalam dua masa jabatan lima tahun, bahkan jika ia mengambil pendekatan reformasi yang lebih radikal. Tetapi sekarang, lebih dari sebelumnya, pemerintahnya perlu bergerak melampaui sikapnya yang berbeda, reaktif, dan mengembangkan strategi yang koheren dan jelas untuk mengatasi krisis kesehatan yang menguji kita semua, tetapi dapat menghantam Indonesia dengan keras," saran lembaga tersebut untuk Jokowi dan pemerintahannya.